Kebijakan Pemerintahan dalam Mengatasi dan Menanggulangi Kemiskinan dan Hasil yang Dicapai

I.  PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Di dalam ilmu ekonomi, kemiskinan dipertimbangkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan relatif, konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absolut, konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah 1 dollar AS per hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah 2 dollar AS per hari.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

·         Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

·         Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

·         Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

·         Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

·         Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor itu sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain:

·         Tingkat dan laju pertumbuhan output

·         Tingkat upah neto

·         Distribusi pendapatan

·         Kesempatan kerja

·         Tingkat inflasi

·         Pajak dan subsidi

·         Investasi

·         Alokasi serta kualitas SDA

·         Ketersediaan fasilitas umum

·         Penggunaan teknologi

·         Tingkat dan jenis pendidikan

·         Kondisi fisik dan alam

·         Politik

·         Bencana alam

·         Peperangan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

            Tidak diragukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang, memang sangat penting bagi penurunan/penghapusan kemiskinan. Kerangka dasar teoritisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan/meningkatkan kesempatan kerja yang berarti mengurngi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa mekaniskme yang diperlukan untuk memfasilitasi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi bias menjadi suatu alat yang efektif, walaupun bukan sat-satunya factor, bagi pengurangan/penghapusan kemiskinan.

II.   PEMBAHASAN

1.      Kemiskinan di Indonesia 

                  Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah Indonesia, tetapi juga masalah dunia. Laporan tahun 2005 dari Bank Dunia menunjukkan bahwa menjelang akhir 1990-an ada sekitar 1,2 milliar orang miskin dari sekitar 5 milliar lebih jumlah penduduk di dunia. Sebagian besar dari jumlah orang miskin tersebut terrdapat di Asia Selatan (43,5%) yang terkonsentrasi di India, Bangladesh, Nepal, Sri Langka, dan Pakistan. Afrika Sub-Sahara merupkan wilayah kedua di dunia yang padat orang miskin (24,3%). Wilayah ketiga yang terdapat banyak orang miskin adalah Asia Tenggara dan Pasifik (23,2%), yang terutama terdapat di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Sisanya terdapat di Amerika Latin dan Carribeans (6,5%), Eropa dan Asia Tengah (2,0%), serta Timur Tengah dan Afrika Utara (0,5%).

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta  tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

Di dalam kategori permasalahan kemiskinan (seperti jumlah penduduk kelaparan, penduduk yang hidup dengan <1 dollar, harapan hidup penduduk), Indonesia berada pada tingkat pertengahan; tidak baik dan tidak buruk. Di samping itu, negara tetangga (kecuali Singapore, yang tidak sepantasnya untuk dibandingkan) seperti Malaysia yang masuk ke dalam tingkatan yang paling puncak bersama dengan Negara-negara maju, dan juga Thailand dengan setengah wilayahnya. Sudah sepantasnya Indonesia menjadikan pengentasan kemiskinan prioritas dalam pembangunan ekonomi, untuk menggapai cita-cita bangsa menjadi Negara yang terdepan.

Berikut merupakan fakta-fakta tentang kemiskinan di Indonesia:

·         Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).

·         Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010).

·         Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64,23 persen.

·         Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2010, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5 persen, sedangkan pada Maret 2009 sebesar 73,6 persen.

·         Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan.

·        Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Bagaimana dengan penaggulannya oleh Pemerintah Indonesia?

Di dalam sebuah pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuturkan rencana-rencana dalam menanggulangi kemiskinan dengan membagi program bantuan untuk rakyat miskin ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial, di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

            Salah satu program konkret yang dilakukan pemerintah pada tahun 2007 untuk mengentaskan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang menelan anggaran Rp51 Trilliun yang menjangkau 33 provinsi, 2.891 kecamatan, dan 33.527 desa/kelurahan atau 31,92 juta orang miskin di Indonesia. Upaya-upaya lain pemerintahan SBY mengentaskan kemiskinan memberi penekanan pada aspek-aspek social masyarakat dan telah terealisasikan sejak tahun 2007, antara lain:

·         Bantuan Langsung Tunai (BLT)

·         Beras untuk rakyat miskin (Raskin)

·         Bantuan untuk sekolah/pendidikan

·         Bantuan kesehatan gratis

·         Pembangunan perumahan rakyat

·         Pemberian kredit mikro

·         Bantuan untuk petani dan peningatan produksi pangan

·         Bantuan untuk nelayan dan sektor perikanan

·         Peningkatan kesejahteraan PNS, termasuk TNI dan Polri

·         Peningkatan kesejahteraan buruh

·         Bantuan untuk penyandang cacat (Jamsos)

·         Pelayanan publik cepat dan murah untuk rakyat

2.      Kemiskinan di Aceh

Kemiskinan di Aceh merupakan phenomena pedesaaan dengan sejumlah besar masyarakat Aceh masih rentan terhadap kemiskinan (memiliki pendapatan hanya diatas garis kemiskinan). Sumber daya alam yang berlimpah tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau tingkat kemiskinan yang rendah. Aceh akan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi efisiensi dalam alokasi sumber daya merupakan kunci keberhasilan.

Tingkat kemiskinan meningkat sedikit pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat ra-tsunami pada tahun 2006, difasilitasi oleh berakhirnya konflik dan kegiatan rekonstruksi. Berikut data dari BPS Aceh mengenai persentase penduduk miskin 2004-2011.

Tahun	Jumlah (Ribu Jiwa)			Persentase
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2004	198,70	957,50	1.156,10	17,49	32,57	28,37
2005	222,90	943,50	1.166,40	19,04	32,60	28,69
2006	226,90	922,80	1.149,70	19,22	31,98	28,28
2007	218,80	864,70	1.083,60	18,68	29,87	26,65
2008	195,80	763,90	959,70	16,67	26,30	25,53
2009	182,20	710,70	892,90	15,44	24,37	21,80
2010	173,37	688,48	861,85	14,65	23,54	20,98

            Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011 sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 20,98 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Dari sekumpulan data di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan terus menurun mulai dari tahun 2005 (hanya terjadi kenaikan 0,32% pada rentang 2004-2005). Tentu ini merupakan suatu hal yang positif bagi daerah. Tapi tragisnya, persentase kemiskinan di Aceh hampir setengah lebih tinggi dari kemiskinan di seluruh Nusantara. Salah satu disparitas yang paling besar terjadi pada tahun 2005, kemiskinan di Aceh sebesar 28,69% sedangkan Indonesia secara keseluruhan sebesar 15,97%, selisih 12,72%. Untuk data tahun 2010, Aceh menduduki peringkat ke-7 klasemen dengan persentase kemiskinan tertinggi.

            Upaya Pemerintah Aceh terhadap pengentasan kemiskinan sebagian besar menyukseskan atau menjalankan kebijakan-kebijakan/upaya-upaya yang telah diagendakan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu, ada beberapa kebijakan khusus dari Pemerintah Aceh seperti, Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKA), Penetapan Pidie Jaya sebagai lumbung pangan daerah,pembangunan industrialisasi di beberapa daerah (walaupun belum terealisasikan), Beasiswa pendidikan SMA/S1/S2/S3, dan lainnya.

III.  KESIMPULAN

                      Tanggapan masyarakat dunia terhadap kemiskinan adalah:

·         Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

·         Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

·         Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

1.      Indonesia

Di tanah air, untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

                  Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

·         Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan

·         Pemerintahan yang baik (good governance)

·         Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

a.      Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

b.      Intervensi jangka menengah dan panjang

            ·         Pembangunan sektor swasta

            ·         Kerjasama regional

            ·         APBN dan administrasi

            ·         Desentralisasi

            ·         Pendidikan dan Kesehatan

            ·         Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

2.      Aceh

Untuk daerah tercinta, Aceh, harus memprioritaskan beberapa hal untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu:

·         Pembangunan jangka panjang harus terfokus pada daerah yang paling miskin di Aceh, khususnya daerah pedalaman perdesaan dan daerah terpencil.

·         Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya berfokus pada peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan, dan juga strategi peningkatan kemampuan kelompok miskin dan menghubungkan mereka dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan.

·         Pemerintah Aceh hendaknya melakukan diversifikasi perekonomian dari sumber daya alam (khususnya minyak dan gas) dan meningkatkan transparansi dalam distribusi dan penggunaan penerimaan.

·         Pemerintah Aceh harus menginventasikan padapemerintahan yang kuat yang menjamin alokasi keuangan yang efisien dan juga penyediaan pelayananumum yang berkualitas.

·         Dengan kesempatan dan sumber daya keuangan yang besar, pola belanja daerah harus ditingkatkan. Teliti naiknya belanja apparatur pemerintahan dan gaji pegawai.

            Belanja untuk pendidikan dan kesehatan cukup tinggi, akan tetapi efisiensi belanja dapat ditingkatkan. Dalam semua sektor, perencanaan dan penganggaran yang lebih baik harus menyesuaikan kebutuhan yang telah diidentifikasi dengan alokasi sumber daya.