Kebijakan Pemerintahan dalam Mengatasi dan Menanggulangi Kemiskinan dan Hasil yang Dicapai

I.  PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Sistem Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Beberapa dasawarsa yang lalu, dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dua system ekonomi tersebut, Amerika dan sekutu Eropa baratnya merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis, sedangkan ekonomi sosisalis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi ini lahir dari dua muara idiologi yang berbeda sehingga persaingan dua sistem ekonomi tersebut hakikatnya merupakan pertentangan dua idiologi politik dan pembangunan. Posisi negara muslim pasca berakhirnya perang dunia kedua menjadi objek tarik menarik dua kekuatan idiologi tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya visi konstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber Islami orisinil pasca lahirnya negara bangsa sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme barat.

Dalam suasana tarik menarik tersebut lahirlah ide untuk kembali pada sistem yang orisinal di dua dasawarsa terakhir ini. Gerakan Islamisasi ekonomi ini kemudian menjelma menjadi suatu gerakan yang sangat menarik hingga kini. Dari sini timbul perntanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban yaitu tentang apa sesungguhnya keunggulan sistem ekonomi Islam jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya?

Sistem Perekonomian Inggris: Free-market dan Ekonomi Syariah

I. Pendahuluan

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

1.1. Latar Belakang Perekonomian di Inggris

Inggris adalah salah satu yang ekonominya paling kuat, produk domestic bruto (PDB) berada di urutan terdepan di negara-negara Eropa. Inggris adalah negara yang sangat maju dan merupakan produsen penting tekstil dan produk kimia. Sejak 1990-an, sektor jasa keuangan telah memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Inggris dan Kota London adalah salah satu pusat terbesar di dunia keuangan. Proporsi pembuatan Inggris agak menurun dalam ekonomi nasional, sedangkan proporsi industri jasa dan energi semakin naik, khususnya indsutri bisnis, industri moneter dan industri asuransi mencapai perkembangan pesat. Pada tahun 2002, ekonomi Inggris nomor 4 terbesar di dunia, adalah negara investor nomor 2 terbesar di dunia. Perusahaan swasta adalah soko guru ekonomi Inggris yang mengambil 60 persen dalam PDBnya. Sumber daya Inggris cukup kaya di negara-negara Uni Eropa. Adalah negara produk minyak bumi dan gas alam yang utama di dunia. Sumber dayanya terutama adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, tenaga atom dan tenaga air.

Dilihat dari sudut pandang sejarah, Inggris dikenal luas oleh publik dunia dengan statusnya yang merupakan Negara penjajah terbesar di dunia dengan menggunakan sistem pembangunan ekonomi pasar di Negara jajahannya dan berbagi keuntungan dengan Sang Penjajah. Ini sangat menggambarkan sifat kapitalisnya yang mengandalkan pasar, ini lebih dikenal dengan istilah Nekolim, Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme.

Sampai saat ini, memang sistem ekonomi yang dimiliki oleh Negara ini adalah sistem ekonomi pasar bebas (free market). Di samping itu, mulai timbul sistem baru yang sedang mencoba untuk mendominasi di Inggris, yaitu sistem ekonomi syariah, di mana Inggris merupakan Negara ke-8 sistem ekonomi syariah terbesar di dunia.

Laporan Tugas: Menjadi Account Officer LKM

Pada suatu hari di awal perkuliahan setelah mid-term semester 3, saya mendapatkan tugas yang sangat berat untuk dijalankan dengan membayangkan, yaitu menjadi account officer. Tapi namanya juga ‘tugas’ ya mau-tidak-mau harus dijalankan. Setelah saya memulainya dengan memasang target/sasaran yang akan dijadikan sebagai calon nasabah saya. Eh btw – by the way/ngomong-ngomong – saya lupa menjelaskan apa itu AO (baca: account officer). AO adalah seseorang yang bekerja pada sebuah lembaga keuangan yang bertugas untuk mencari konsumen lembaga tersebut, nasabah, yang akan membeli berbagai produk keuangan, bisa dibilang seperti sales agent dari lembaga keuangan. Hmm. Kembali lagi ke perjalanan saya menjadi AO. Setelah saya menetapkan target, saya mulai kebingungan harus mulai dari siapa dulu, jadi ya saya mencoba mulai dari teman-teman ngopi. Ironisnya, setelah saya sudah kelelahan menjelaskan instansi apa itu dan produk-produknya, ternyata mereka SEMUANYA sedang mengalami krisis finansial individu (baca: kere). Sebenarnya kesalahan terletak pada saya, yang lupa melihat tanggal ‘bermainnya’ yang ternyata akhir bulan. Ya dimaklumi lah, namanya juga mahasiswa. Saya mulai beralih target ke yang lain, mulai dari yang paling muda (anak-anak) sampai orang tua, tidak ada yang tertarik. Saat itulah saya sangat galau dengan tugas ini, sangat berat rasanya, dikarenakan masih banyak tugas-tugas mata kuliah lain yang belum selesai (no offense ya), juga (sedikit) kesalahannya karena telat mulai menjalani profesi dadakan ini. Singkat cerita, saya kembali menawarkan produk ini ke teman-teman ngopi saya yang tadi, dan mereka sudah bersedia setelah saya menjelaskan lebih paten lagi. Meskipun hanya empat orang yang bersedia membeli 2 produk tamita dan 2 produk tadidik. Yang bikin tertarik di tamita adalah karena produk yang ini katanya lebih sederhana dan hampir sama dengan produk tabungan di bank konvensional. Sedangkan yang memilih untuk bermain di tadidik, karena kedua orang tersebut sangat fokus dengan dunia perkuliahannya dan tertarik dengan produk ini karena memang diperuntukkan bagi pelajar peduli masa depan dan rajin menabung. Akhirnya, saya lolos juga dari permainan ini dan banyak pengalaman yang dapat dipelajari. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan di masa depan.

Tugas Review Artikel: Enam Tantangan Lembaga Kredit Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengembangan lembaga kredit mikro atau LKM di Indonesia saat ini masih dihadang enam tantangan yang harus dipecahkan agar pertumbuhannya maksimal. Keenam tantangan ini perlu dicari solusinya agar LKM mampu menembus hingga ke lapisan masyarakat yang paling sulit dijangkau di daerah.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan keenam tantangan LKM itu di Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Menurut Hatta, tantangan pertama adalah operasional LKM yang menghimpun dana dari masyarakat belum memiliki dasar hukumnya. Sebab, undang-undang (UU) perbankan yang ada saat ini hanya memberikan kewenangan pemungutan dana masyarakat pada perbankan nasional.

“Undang-undang perbankan hanya mengizinkan bank yang menghimpun dana masyarakat, sehingga pengamanan dana masyarakat menjadi terbatas dan sulit. LKM belum mendapatkan izin belum dijamin UU. Mendorong masyarakat untuk menabung. Tidak semua perbankan punya jaringan di pedesaan. Sehingga ada inefisiensi perputaran dana masyarakat. Dana masyarakat harus dilindungi,” ujarnya.

Tantangan kedua adalah merumuskan dasar hukum LKM yang selaras dengan lembaga lain. LKM harus memberi perlindungan yang berasaskan kehati-hatian. Tantangan ketiga, membangun pengawasan, karena LKM tersebar hingga wilayah terpencil.

“Untuk tujuan pengawasan ini, BPD (Bank Pembangunan Daerah) menjadi tangan pemerintah daerah (pemda), sehingga BPD harus membangun jaringan dengan UMKM. BPD membangun lagi dengan sistem di atasnya yang merupakan sistem keuangan yang lebih besar lagi, sehingga sistem keuangan kita terhubung. Aliran dana terhubung hingga ke pedesaan,” katanya.

Adapun tantangan keempat adalah rendahnya pembinaan UMKM. Pemerintah daerah, khususnya provinsi memiliki kelengkapan infrastruktur dan kewenangan penerbitan izin pendirian LKM. Tantangan kelima, perlu mengintegrasikan LKM pada sektor keuangan. Ini memerlukan kepatuhan dan tata kelola yang baik serta pengawasan yang teratur untuk memastikan keberlanjutan pelayanan keuangan LKM pada masyarakat miskin dalam jangka panjang.

“Tantangan keenam adalah mengimplementasikan peran pemerintah yang tepat dalam pengembangan keuangan mikro. Mendorong LKM menjadi katalisator pengembangan kewirausahaan. Itu perlu menjadikan LKM sebagai inkubator bisnis, sebab tidak mungkin meningkatkan kapasitas kalau tidak ada instrumennya. LKM tidak hanya membantu pembiayaan tetapi mendorong minat wirausaha masyarakat miskin,” ungkap Hatta.

Sumber: http://smeindonesia.com/?p=69

Review dari saya adalah :
 

Ironi Kemiskinan di Aceh

Oleh: T. Bahran  Basyiran, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh


            Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011 sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 20,98 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

            Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

            Dari sekumpulan data BPS Aceh di atas mengenai persentase penduduk miskin 2004-2011, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan terus menurun mulai dari tahun 2005 (hanya terjadi kenaikan 0,32% pada rentang 2004-2005). Tentu ini merupakan suatu hal yang positif bagi daerah. Tapi, persentase kemiskinan di Aceh hampir setengah lebih besar dari kemiskinan di seluruh Nusantara. Salah satu data yang range perbedaannya lebih besar terjadi pada tahun 2005, kemiskinan di Aceh sebesar 28,69% sedangkan Indonesia secara keseluruhan sebesar 15,97%, selisih 12,72%. Untuk data tahun 2010, Aceh menduduki peringkat ke-7 klasemen dengan persentase kemiskinan tertinggi. Wow tragis!

            Ironisnya, Aceh memiliki anggaran belanja yang cukup besar yaitu Rp8,25 Trilliun, belum lagi ditambah dengan dana otonomi khusus sebesar Rp3 Trilliun. Dan juga seperti yang kita ketahui, di Aceh banyak terdapat sumber daya alam yang besar, seperti dunia perindustrian (khususnya pertambangan) di Kabupaten Aceh Utara. Luar biasa memang kekayaan yang dimiliki oleh Aceh, tapi sayangnya kemiskinan masyarakatnya ke-7 di Indonesia dan peringkat kedua terbanyak daerah tertinggal (setelah Papua). Sangat sangat sangat ironis. Huh.

Masril Koto: Pendiri Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani yang Tidak Lulus SD

Masril Koto adalah pendobrak kebekuan fungsi intermediasi industri perbankan di bidang pertanian. Bersama para rekannya, petani yang tak tamat sekolah dasar itu mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 2007.

LKMA Prima Tani di Nagari Koto Tinggi itu menjadi cikal bakal program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) nasional. Kini, lebih dari 300 unit LKMA telah berdiri di seantero Sumbar atas dorongannya.

Setiap hari, Masril berkeliling ke beberapa wilayah Sumbar dengan sepeda motor keluaran tahun 1997, yang disebutnya suka ”agak berulah sedikit” hingga kadang masuk-keluar bengkel.

Akibat sering berkeliling, Masril relatif sulit ”ditangkap”.  Selama singgah dari satu tempat ke tempat lain itu, atas undangan kelompok tani, Masril selalu memotivasi agar LKMA didirikan sebagai solusi permodalan petani. Maka, dalam ranselnya tersimpan aneka perlengkapan penunjang aktivitas, seperti spidol, beragam contoh dokumen pendukung pendirian dan operasional LKMA, serta laptop.

VIVAnews.com : Kemiskinan di Wilayah Terujung Indonesia

Angka kemiskinan di Provinsi Papua 34,8 persen, sedangkan Aceh 20,98 persen

VIVAnews - Hasil pencacahan sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua mencapai 2,85 juta jiwa. Sekitar 1,51 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,34 juta jiwa perempuan.

Dari hasil sensus tersebut terlihat penyebaran penduduk Provinsi Papua masih bertumpu di Kota Jayapura, yakni sebesar 9,18 persen. Selanjutnya diikuti Kabupaten Jayawijaya sebesar tujuh persen, Kabupaten Merauke (6,86 persen), Kabupaten Mimika (6,44 persen), dan kabupaten/kota lainnya di bawah enam persen.

Bahkan, Supiori, Mamberamo Raya, dan Waropen adalah tiga kabupaten dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni masing-masing berjumlah 15.861 jiwa, 18.424 jiwa, dan 24.988 jiwa.